Usaha Kementerian Luar Negeri Dengan Kasus Eksekusi TKI Zaini Misrin

Usaha Kementerian Luar Negeri Dengan Kasus Eksekusi TKI Zaini Misrin

Anggota Komisi I dari Fraksi Nasdem Supiadin Aries Saputra mengapresiasi usaha Kementerian Luar Negeri dengan kasus eksekusi hukuman mati seseorang tenaga kerja Indonesia (TKI) Zaini Misrin di Arab Saudi pada Minggu (18/3/2018).

Kementerian Luar Negeri sudah mengajukan beberapa usaha hukum biar Pemerintah Arab Saudi meninjau kembali vonis hukuman mati pada Zaini.

” Kami apresiasi langkah Kementerian Luar Negeri, yang pertama mereka udah minta untuk di tunda, ” tutur Supiadin usai bertemu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/03/2018).

Diluar itu, ia juga mengapresiasi langkah Kemenlu yang melayang-layangkan protes keras pada pemerintah Arab Saudi lewat Duta Besar Arab Saudi utk Indonesia Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi.

Pasalnya, Pemerintah Arab Saudi tidak memberi Mandatory Consuller Notification atau pemberitahuan resmi pada pihak Indonesia sebekum eksekusi dikerjakan.

Tidak cuma itu, gagasannya Duta Besar RI di Arab Saudi akan melakukan nota protes dari Indonesia segera ke Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.

” Jadi beberapa langkah yang kita laksanakan mesti tetaplah dikerjakan langkah hukum dengan pendekatan diplomatik dikarenakan memanglah hukum itu berdaulat di negaranya. contoh saja, Indonesia sempat eksekusi mati terpidana narkoba. Negaranya kan sempat minta dipending. Tapi tetaplah kita lakukan. Itu jadi pembanding, ” kata Supiadin.

Terlebih dulu Direktur Perlindungan WNI serta Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lantas Muhammad Iqbal menuturkan, Pemerintah Arab Saudi mengeksekusi Zaini Misrin tanpa ada pemberitahuan resmi terlebih dahulu pada Pemerintah Indonesia.

” Pemerintah Indonesia dikejutkan dengan informasi proses hukuman mati pada Zaini Misrin di Mekkah, ” tutur Iqbal.

Iqbal mengungkapkan, ke-2 negara miliki hubungan yang sangat baik selama berpuluh-puluh tahun. Karenanya, udah sepantasnya Pemerintah Arab Saudi berikan pemberitahuan pada Pemerintah Indonesia terlebih dahulu.

” Terlebih mulai sejak 2015, ada understanding yang didirikan diantara pemimpin jika berlangsung eksekusi sekali lagi, jadi pihak Arab Saudi mau berikan pemberitahuan lewat perwakilan negara di Riyadh ataupun Jeddah, ” tutur Iqbal.

Walau begitu, menurut Iqbal, Pemerintah Indonesia dapat mengerti kebijakan sepihak yang ada di Arab Saudi. Sebab, tidak ada peraturan yang mengharuskan Arab Saudi memberitahu proses eksekusi tersebut.

” Dalam peraturan nasional Pemerintah Arab Saudi, tiada aturan yang mewajibkan Arab Saudi berikan pemberitahuan terhadap perwakilan negara asing dalam soal eksekusi, ” ungkap dia.

Iqbal menjelaskan pemerintah sudah semua upaya untuk membebaskan Zaini Misrin dari eksekusi hukuman mati di Arab Saudi.

Pemerintah lewat kuasa hukum Zaini Misrin sudah melakukan 2 kali permintaan peninjauan kembali (PK) atas masalah yang menjerat tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Bangkalan Madura, Jawa Timur tersebut.

Lantas mulai sejak 2004 yang lalu, kata Iqbal, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Arab Saudi juga sudah mengunjungi penjara tempat Zaini Misrin ditahan sebanyak 40 kali. dan sejak 2011 pemerintah indonesia juga sudah mengirim 2 pengacara untuk Zaini Misrin.

Sepanjang Zaini Misrin ditahan mulai 2004 sampai sebelumnya dieksekusi, udah ada 42 nota diplomatik yang sudah diantar Indonesia ke Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.

Bahkan, Presiden Indonesia juga sudah mengantar surat pada Raja Arab Saudi, Raja Salman sebanyak 2 kali, biar kasus Zaini Misrin dapat di tinjau kembali.

Zaini Misrin, warga Bangkalan, Madura, dituduh membunuh majikannya di kota Mekkah pada 2004.

Presiden Joko Widodo juga sudah 2 kali memohon bantuan Raja Salman untuk meninjau kembali kasus pidana yang menjerat WNI itu.

Leave a Reply